Diskusi Kebangsaan – 21 Nopember 2009
Sabtu, 21 Nopember 2009, Pengamat Politik Dr Yudi Latif berbicara dalam forum Diskusi Kebangsaan National Integration Movement (NIM) di Padepokan One Earth Ciawi dengan tema : Menumbuhkan Rasa Bhakti Bagi Ibu Pertiwi dengan Semangat Ke-Indonesia-an bagi generasi muda.
Dalam forum yang dimoderatori oleh Dian Martin ini, Dr Yudi Latif dengan penuh semangat dan rasa bangga memaparkan tentang bagaimana Indonesia sebenarnya berasal dari sebuah peradaban bangsa yang besar dan tinggi. Tapi kebesaran sebuah bangsa juga menuntut mentalitas yang kuat karena harus mengayomi keberagaman dan perbedaan yang ada. Seperti Mohammad Hatta pernah berkata bahwa Zaman Keemasan sudah datang tapi para pemimpinnya masih berpikiran kerdil, itulah yang saat ini terjadi di negara ini.
Kemudian beliau memaparkan sejarah kepulauan Nusantara dari sejak dikenal dengan kawasan Sunda Besar sampai periode berkuasanya Raden Patah dengan Kesultanan Demak. Ternyata Jung yang dikenal sebagai perahu besar merupakan hasil teknologi dari Nusantara antara abad ke-6 dan ke-7. Di abad ke-1 pun di kawasan Nusantara sudah dikenal teknologi bercocok tanam, dan pelayaran nenek moyang Nusantara ke seluruh dunia sudah dimulai sejak 60,000 tahun yang lalu.
Demikian pula pengaruh Nusantara begitu kental di benua Afrika (kata Zan --> Zanzibar misalnya berasal dari Sumatera), serta bagaimana sejak abad ke-15, Kerajaan Majapahit sudah mengenal Civil Society dengan Bhinneka Tunggal Ika, sementara di Amerika Serikat sendiri konsep ini baru terdengar di akhir abad ke-19.
Globalisasi
Kemudian, di tahun 1492, dianggap sebagai periode globalisasi. Padahal para pelaut Nusantara, seperti pelaut Bugis, sudah membuka jalur-jalur pelayaran dari Indonesia ke negara-negara dan benua lainnya. Dan, wilayah Nusantara ini adalah magnet-nya karena kekayaan alam, teknologi, budaya dan stabilitas kawasannya saat itu. Karena itu tidak salah ketika pemenang Nobel, Amartya Sen pernah mengatakan bahwa Globalization is neither new, nor in general a folly.
Memang tak ada peradaban besar yang bisa berkembang bila tak mampu menyerap unsur-unsur dari luar yang sesuai dengan dirinya dan bisa membuatnya berkembang. Tapi peradaban itu pun perlu sebuah karakter tersendiri untuk mengimbangi asupan atau serapan dari budaya-budaya asing. Jangan sampai seperti sekarang ini dimana kita berkembang tanpa karakter ibarat seekor ikan tanpa kolam. Misalnya, kita ‘mengkhianati’ alam kita sendiri ketika tidak mengembangkan kebudayaan maritim karena lebih dari 70% wilayah kepulauan Indonesia terdiri dari laut.
Dari keberagaman dan keluasan wilayah Indonesia, maka Indonesia sangat memerlukan para pemimpin yang berhaluan Civil Society untuk mempersatukan bangsa ini. Para pemimpin ini harus membangun karakter bangsa yang dapat dimulai dari pembelajaran dari sejarah Indonesia yang benar dan mendalam karena seperti pohon atau bangunan, semakin dalam akar dan fondasinya, maka akan semakin kokoh berdirinya pohon atau bangunan tersebut.
Pancasila
Kemajemukan suku dan bahasa yang ada di kepulauan Indonesia ini (kira-kira 450 bahasa tapi lebih dari 450 suku bangsa) yang besar ini harus bisa dipersatukan. Bagaimana caranya?
Founding father Ir. Soekarno menggunakan cara dengan mengenali unsur-unsur statis (dasar) yang dapat mendasari kita semua bersatu. Selain itu, haruslah ada elemen kehendak bersama yang menyatukan. Elemen-elemen itu terdapat pada setiap kebudayaan yang ada di kepulauan Nusantara, yakni :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kata sifat yang menjadi kata benda sehingga apapun yang berarti atau bersifat penyembahan terhadap nilai-nilai Illahi. Siapa atau apa bentuk yang disembah bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Pengertian seperti ini akan membawa kita pada pemahaman pluralisme dan religiositas yang apresiatif.
2. Kemanusiaan atau Internasionalisme. Dengan paham ini, maka sifat chauvinisme tidak mungkin berlaku di Tanah Air ini.
3. Persatuan dalam Kebhinnekaan.
4. Demokrasi yang mengutamakan konsensus. Demokrasi jenis ini jelas diperlukan karena tingkat kebhinnekaan di Indonesia sangat tinggi sehingga harus ada ruang gerak yang sama bagi kaum minoritas. Tak bisa demokrasi mayoritas di Indonesia karena demokrasi mayoritas hanya efektif berlaku dalam masyarakat yang seragam.
5. Keadilan Sosial atau Sosial Justice.
Sayangnya ke-5 poin ini mulai sering diabaikan sehingga karakter nasional tidak lagi tampak. Malah banyak orang yang berpikir bahwa negara hukum (rule of law) yang semestinya menjadi pemimpin dan pemersatu negara ini.
Negara Hukum (Rule of Law)
Itu memang benar, tapi harus disadari bahwa rule of law adalah sebuah ideal ketika hukum mewakili sense of justice dari sebagian besar rakyat Indonesia. Kenyataannya yang kebanyakan terjadi di Indonesia (dan juga di dunia) adalah kondisi Laws of the ruler, seperti yang terjadi di Indonesia pada era orde baru dimana hukum-hukum dirancang demi kepentingan penguasa semata, atau kondisi Ruled by Laws yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia, di mana hukum banyak diproduksi tapi tidak ditegakkan dan malah digunakan sesuai kebutuhan oleh penguasa yang sedang berkuasa.
Makanya jangan heran ketika para pedagang yang telah membayar pajak tapi tidak dilindungi semestinya oleh pemerintah, maka mereka terpaksa harus berlindung pada para mafia dan preman. Demikian pula ketika umat beragama tidak dilindungi oleh pemerintah, maka mereka akan berlindung pada kaum radikal dan ekstrim kelompok agama mereka.
Padahal Indonesia mewarisi akar spiritual yang mendalam dari para nenek moyang. Tidak hanya akar spiritual, tapi juga mewarisi sebagai bangsa petarung yang ulet dan pinter. Kita semua bukanlah pewaris bangsa pecundang seperti yang tampak saat ini.
Beliau juga bercerita bagaimana pemerintah China saat ini membuat pintar masyarakatnya dengan pengadaan susu bagi seluruh anak di China. Karena populasi yang besar, maka China harus mengimpor susu dari Australia untuk memenuhi proyek susu ini. Tapi bila impor terus, maka devisa akan terkuras mengalir ke luar, maka mereka mengupayakan relokasi peternakan sapi perah ke Cina agar mereka tidak lagi usah impor susu dari luar negeri yang menguras cadangan devisa mereka. Pemikiran seperti ini haruslah ditiru.
Berbhakti dan berkarya bagi negara haruslah mempunyai karakter nasional tersendiri yang memuat butir-butir Pancasila supaya arah pembangunan negara selaras dengan kondisi alam di Indonesia dan konsensus yang sudah diletakkan oleh para founding fathers sehingga efektif dan searah. Pidato Presiden Soekarno di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 30 September 1960 pun sudah memuat butir-butir Pancasila yang bukan saja dapat menyelesaikan permasalahan di Indonesia tapi juga permasalahan dunia.
Dan, ternyata Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila juga akan ditawarkan oleh Bapak Anand Krishna (Pengagas NIM) dan Ibu Maya Safira Muchtar (Presiden NIM), beserta teman-teman dalam forum Parliament of the World’s Religions, 3-9 Desember 2009 nanti di Melbourne, Australia.
|
